Kesadaran Hukum Konsumen atas Garam Beriodium Berstandar Nasional Indonesia

LUKMAN HAKIM

Abstract


Garam konsumsi menurut ketentuan pemerintah harus mengandung zat iodium dan mencantumkan label SNI, jika kebutuhan iodium tidak terpenuhi oleh tubuh maka akan menyebabkan penyakit gondok. Pola hidup yang sehat dapat mencegah penyakit bagi seluruh anggota keluarga, setiap keluarga harus menerapkan perilaku gizi seimbang sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya perbaikan gizi. Demi terciptanya keamanan pada konsumen maka pemerintah menerbitkan peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/11/2005 tentang Pengolahan, Pengemasan, dan Pelabelan Garam Beriodium. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum empiris. Kesadaran hukum konsumen atas garam beriodium ber-SNI berdasarkan hasil penelitian bahwa kesadaran hukum warga Desa Sumberejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang pada tingkat yang rendah. Saran yang diberikan ialah Badan Standarisasi Nasional dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan hendaknya memberi sosialisasi mengenai garam beriodium yang wajib ber-SNI pada konsumen garam beriodium khususnya warga Desa Sumberejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang yang menderita gondok, Pusat Kesehatan Masyarakat hendaknya memberi informasi berupa penyuluhan mengenai pentingnya mengkonsumsi garam beriodium yang berlabel SNI, dan pelaku usaha garam beriodium agar memproduksi garam beriodium dengan menerapkan Standar Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.